Perhatikan pernyataan berikut ini :1.Kepala BAPPENAS dan menteri keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama tentang pagu indikatif yang merupakan ancar – ancar pagu anggaran kementrian / lembaga untuk setiap program2.Pemerintah bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran3.Kementrian Negara / lembaga menyusun rencana kerja anggaran dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah4.Pidato presiden pengantar RUU APBN dan nota keuangan yang dilakukan selambat – lambatnya Agustus5.Pemerintah mengajukan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR.Dari pernyataan di atas, yang merupakan kegiatan dalam tahap pendahuluan pada mekanisme penyusunan APBD ditunjukkan oleh nomer …..A3, 4, dan 5B2, 4, dan 5C1, 3, dan 5D1, 2, dan 3E1, 2, dan 4
Jawaban 1
Jawaban:
Penjelasan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4286);
2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik
Indonesia ...
Menetapkan
- 2 -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 ten tang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun
2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencanaan Pernbangunan Nasional;
-
Penulis:
gradyoxkk
-
Nilai jawaban:
10