What newspaper did the company put the advertisement?

Jawaban:

perlindungan dan penegakan HAM

Penjelasan:

maaf Kalo salah

Jawaban:

Indonesia menganut paham TRIAS POLITICA untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau suatu lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalagunaan kekuasaan (abuse of power).

Penjelasan:

Semoga bermanfaat

Jawaban:

b. 2 dan 3

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

2 dan 3

Penjelasan:

Semoga bermanfaat ya buat kalian semua

Jawaban:

underhand disebut pula teknik pukulan bawah, karena cara seorang pemain mengayunkan raketnya tersebut.

maaf kalo salah !!

Jawaban:

Pukulan Bawah

Penjelasan:

Bentuk teknik pukulan underhand disebut pula teknik pukulan bawah, karena cara seorang pemain mengayunkan raketnya tersebut.

MAAF KALAU SALAH^_^

SEMOGA MEMBANTU DAN BERMANFAAT:)

Jawaban atas pertanyaan diatas adalah

B. DPR memegang kekuasaan membuat Undang-Undang

Penjelasan:

Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan dan pergeseran pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran tersebut dimana menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Penempatan tersebut tercermin pada Pasal 20 Ayat (1)  UUD 1945 yang menegaskan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang" Pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang dapat dilihat di Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden dari perspektif kekuasaan diberikan hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR Kemudian, perubahan Pasal 5 ayat (1) diikuti dengan mengamandemen Pasal 20 UUD 1945 menjadi: (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat  persetujuan bersama; (3) jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang: (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam  waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Akibat dari pergeseran itu kewenangan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang serta hal tersebut berfungsi agar terjadinya fungsi kontrol antara lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Pelajari Lebih Lanjut:

Materi tentang kewenangan Lembaga Legislatif

https://brainly.co.id/tugas/10550996

Materi tentang lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang

https://brainly.co.id/tugas/4413629

Materi tentang hubungan lembaga legislatif dan Eksekutif

https://brainly.co.id/tugas/33363499

Detil Jawaban:  

Kelas :SMP

Mapel : PPKn

Bab :  

Kode :  

#AyoBelajar